Satu Keluarga Makan Nasi Aking, JPU Salurkan Bantuan Rutin

Kuningan, (BK) - Belum genap satu bulan Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-72, namun masih banyak rakyat yang belum merdeka dari kemiskinan, seperti kakek Aswadi warga Dusun 3 Rt/Rw 01/03 Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin tersebut yang mengaku mengkonsumsi nasi basi yang dikeringkan atau nasi aking.

Kakek Aswadi (75) yang sehari-hari kerja sebagai pemecah batu dan pengangkut air yang berasal dari Desa Sukaharja, hanya mampu memberikan nasi aking untuk mengisi perut keluarganya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Jaring Pengaman Umat (JPU) memberikan bantuan sembako pada keluarga Aswadi, Rabu (22/08).

Tidak hanya kali ini, pada bulan Mei 2017 DKPP melalui JPU telah memberikan santunan kepada Aswadi secara rutin karena telah menjadi salah satu Klien dari JPU.

"Aswadi ini sebetulnya sudah jadi klien kita sejak dari bulan Mei, bahkan sekarang sudah diberi bantuan dua tahap. Tahap satu kita serahkan bulan Mei, untuk tahap kedua baru sekarang, dan tahap ketiga akan kita rancang bulan-bulan depan paling lambat dan paling cepat akhir bulan ini," ungkap Kadis DKPP Dr Ukas Suharfaputra.

Lebih lanjut Ukas menyampaikan bahwa untuk meningkatkan cadangan pangan untuk orang-orang yang tidak mampu, DKPP akan menyiapkan tambahan stok pangan.

"Tahun ini diakhir bulan Februari saya sudah menyodorkan tambahan cadangan pangan untuk membantu orang-orang seperti ini dan mudah-mudahan  bisa dibantu agar perputarannya bisa lebih cepat tidak harus nunggu dua bulan, kalau bisa dua minggu sekali karena kondisi mereka SOS dan tidak ada cara lain kecuali disantuni pemerintah," lanjutnya.

Lebih jelas Ukas memaparkan bahwa masih adanya keterbatasan  membuat pendistribusian terlambat.

"Tapi yang jadi catatan bahwa karena keterbatasan sumber daya kita, dalam hal ini cadangan pangan kita di DKPP perputaran bantuannya gak bisa sering, idealnya orang seperti itu klasifikasinya memang termasuk harus disantuni secara rutin, tapi karena stok kita terbatas hanya bisa mendistribusi dua bulan sekali dan sebetulnya kita juga posisinya belum bisa turun bantuan secepat yang di inginkan dengan ideal," jelasnya. 

Untuk kedepannya pihak DKPP mewakili pemerintah daerah beserta JPU akan terus mencari solusi untuk menanggulangi masalah rawan pangan di Kabupaten Kuningan. Dirinya pun berharap agar semakin banyak yang terlibat dari berbagai pihak karena ini merupakan masalah bersama bukan hanya pemerintah.(JN01/Red)