Akurasi Data dan Kinerja Dipertanyakan, Ini Penjelasan Jubir Crisis Center

Berita Kuningan - Terkait akurasi data dan kinerja Crisis Center yang dipertanyakan oleh perwakilan masyarakat di media beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan dari Juru Bicara (Jubir) Crisis Center, Indra Bayu.

Pria yang akrab disapa IB ini menuturkan bahwa kegiatan di Sekretariat Crisis Center yang bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat ini hanya fokus melakukan input data yang bersumber dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dilaksanakan oleh petugas BPBD sebagai operator.

"Sebelumnya saya sampaikan dulu mekanisme saat pengolahan data. Crisis Center ini merupakan Sekretariat Satgas, kebetulan operatornya yang harusnya gabungan tapi sekarang posisinya hanyalah dari BPBD, kita hanya mengolah data yang diterima dari Dinkes," ungkapnya saat dijumpai di ruang kerja, Selasa (4/5/2021).

Menurutnya, data yang diterima dari Dinkes langsung diolah oleh operator menggunakan aplikasi yang ada, kemudian data dikirimkan kembali ke Dinkes untuk disesuaikan kembali, dan apabila sudah sesuai, data akan langsung disebar ke publik.

"Jadi berbicara tentang akurasi data yang lebih paham adalah yang memiliki sumber data. Kenyataannya mungkin ada beberapa permasalahan terkait data, itu ranahnya Dinkes," lanjutnya.

Terkait adanya pendapat bahwa Satgas telah gagal memberikan edukasi karena masih adanya stigma buruk di masyarakat kepada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, IB yang juga Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kuningan ini menjelaskan bahwa itu tidak bisa dianggap sebuah kegagalan.

"Berbicara tentang gagal, saya kira itu bukan sebuah kegagalan, mungkin hanya kurang optimal. Tidak bisa juga hanya karena beberapa kejadian bisa dianggap gagal semua, banyak juga hal-hal positif dimasyarakat, hanya saja tidak terangkat," tambahnya.

IB memberikan contoh, salahsatunya yang terjadi di Desa Tangkolo. Ketika ada warganya yang terkonfirmasi positif Covid, perelek (keropak) berjalan untuk membantu.

"Banyak hal-hal positif yang dilakukan masyarakat, hanya tidak terangkat. Kita tinggal lihat prosentasenya, apakah banyak hal negatif atau positif di masyarakat," ujarnya.

Namun, terkait kasus yang baru terjadi di  Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi, pihaknya mengakui bahwa mekanisme penyampaian perlu diperbaiki, dan itu sudah diakui oleh Satgas Covid-19 desa setempat.

Pihaknya sudah konfirmasi ke Satgas Kecamatan sejak permasalahan ini muncul, agar diklarifikasi dan diselesaikan masalahnya. 

"Harusnya proses penyampaian itu langsung kepada yang bersangkutan tanpa melalui perantara. Masyarakat sekitar juga harus diberikan edukasi, ini yang lebih efektif," terangnya.

Terkait adanya sanksi dan sebagainya terhadap petugas yang telah dianggap merugikan masyarakat tersebut baik moril maupun lainnya, IB menuturkan bahwa itu bukan ranahnya.

"Semua ada tingkatannya. Posisi saya disini hanya sebagai wakil sekretaris yang notabene lebih ke masalah administrasi. Terkait masalah ada tidaknya pemberian sangsi dan sebagainya ranahnya ada di Ketua Satgas," pungkasnya. (AR27/red)