dr. Elly : JPU Bukan LSM atau Ormas
Forum Komunikasi yang memiliki sekertariat di Jalan Moch. Toha No.42, Desa Kedungarum, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan ini bukanlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), JPU hanyalah forum komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Kordinator JPU, dr. Hj. Elly Wijaya Nursyam SpPD, MH.Kes, MM, FINASIM.
"JPU bukanlah Ormas atau LSM. Disini hanyalah tempat untuk saling memberi dan mendorong. Memberi sesuai kemampuan dan bidang masing-masing juga berkordinasinasi serta mendorong pihak-pihak terkait untuk membantu," ungkapnya.
Meskipun sudah berjalan sejak bulan April 2017 dan melakukan sosialisasi, namun di lapangan masih banyak pihak-pihak terkait termasuk dinas-dinas di pemerintahan daerah yang belum banyak mengetahui tentang JPU, sehingga terkadang menjadi kendala saat tim bertugas di lapangan.
Berbagai sosialisasi dilakukan termasuk melayangkan surat kepada 6 Dinas yaitu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk berkordinasi memohon agar tiap-tiap Kepala Dinas mensosialisasikan JPU di Dinasnya masing-masing terutama unsur yang terlibat di lapangan.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mewujudkan kerjasama yang baik dengan niat dan cara yang baik, serta menghindari salah paham sehingga menjadi hambatan bagi tim yang bekerja di lapangan.
"JPU terbentuk untuk menjadi media komunikasi antar pihak sehingga bisa bersama-sama mencari solusi. Bukan untuk menjatuhkan atau mencari kesalahan pihak manapun," lanjut Owner RSU El Syifa tersebut.
Forum komunikasi yang telah menyatukan sekitar 30 pihak baik dari pemerintahan, swasta dan komunitas ini akan terus bersinergi dengan berbagai pihak baik dengan yang berada di luar maupun yang tergabung di dalam JPU untuk bersama membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat sesuai kemampuan.
Selain itu, forum komunikasi dan aksi JPU pun telah dilibatkan menjadi salah satu dari 9 tim dalam Tim Pengumpulan Data dan Penglolaan Bantuan Bagi Masyarakat Dhuafa dan Rawan Pangan Kabupaten Kuningan yang telah disahkan oleh Surat Keputusan (SK) Bupati Kuningan No: 520 / KPTS. 578 - DKPP / 2017 pada tanggal 30 September 2017.
Diharapkan dengan adanya komunikasi yang baik antar lintas sektor dapat mewujudkan sinergritas yang baik untuk membantu masyarakat miskin baik yang mengalami rawan pangan, masalah pelayanan kesehatan dan lain sebagainya sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Kuningan yang Mandiri Agamis dan Sejahtera (MAS).
Dalam keterangan lebih lanjut, dokter yang memilih profesi sebagai spesialis penyakit dalam tersebut menyampaikan bahwa JPU tidak ada kepentingan politik dan tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun.
"Dalam forum JPU semua yang terlibat telah menyatakan dengan tegas bahwa JPU tidak terlibat politik praktis sedikit pun. Murni hanya untuk bekerja sosial dan tidak mendukung calon siapapun baik dalam Pilkada, Pileg maupun Pilpres," pungkasnya. (AR27/Red)
Tidak ada komentar